Berita

Pemilu Serentak Tanggal 17 April 2019, Gunakan 5 kotak suara

Rabu Kliwon, 27 September 2017 16:07 WIB 1442

foto
Ketua KPU Kabuapten Bantul Muhammad Johan Komara,S.IP saat membuka sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017.

Bantulkab.KPU - Hajat penyelenggaraan Pemilu serentak tahun  2019 telah dimulai tahapannya sejak 17 Agustus 2017.  Hari H pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu, 17 April 2019. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan S.I.P., M.A., dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 Bagi Partai Politik dan stakeholder di Kabupaten Bantul. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul pada Rabu (27/9) di Hotel Ros In Yogyakarta.

 Dalam paparannya, Hamdan menyampaikan tahapan pemilu serta hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. “Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu Serentak Tahun 2019 akan menggunakan 5 kotak suara, karena Pemilu tidak hanya memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten saja, tetapi sekaligus memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,” papar Hamdan.

Hal itui menjadi tantangan KPU dalam mengatur teknis  penyelenggaraan Pemilu. Tantangan tersebut berkait dengan agenda pemungutan dan penghitungan suara yang lebih kompleks dan memerlukan waktu cukup panjang. “KPU sebagai penyelenggara telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi hal itu, dimungkinkan jumlah pemilih per TPS akan diatur maksimal 300 pemilih per TPS, sehingga bisa mengurangi waktu penghitungan suara”, demikian Hamdan menambahkan.

Sosialisasi Tahapan Pemilu Serentak 2019 ini juga menghadirkan beberapa narasumber  yang membahas materi lain terkait dengan Pemilu 2019. Dosen UMY Dr. Suranto, M.Pol.  memaparkan tentang partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu 2019. Materi pencegahan politik uang oleh Ketua Bawaslu RI periode 2008-2012 Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si., serta pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2019 oleh Drs. Supardi, Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul.

Peserta Sosialisasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Partai Politik baru, Ormas Keagamaan, Ormas Perempuan, Ormas Kepemudaan, Ormas Disabilitas, OPD terkait, dan Lurah Desa Dlingo, Guwosari, dan Sumbermulyo. Dalam momentum Sosialisasi ini juga dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) Pelaksanaan Program Desa Pelopor Demokrasi yang digagas oleh KPU Bantul. MoU dilaksanakan antara KPU Kabupaten Bantul dengan tiga Desa pilot project, yakni Desa Dlingo, Guwosari, dan Sumbermulyo.  Program ini merupakan bagian dari upaya KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019. (Tik)