Berita

Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2017

Senin Kliwon, 2 Oktober 2017 23:23 WIB 1907

foto
Ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP saat memberikan sambutan pembukaan.

Bantul.KPU- Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ternang Pemilihan Umum,  telah disahkan dan diikuti dengan diterbitkannya beberapa regulasi turunannya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor  7 Tahun 2017  tahapan pemilu serentak 2019 telah dimulai sejak 17 Agustus 2017 dan hari H pemungutan suara ditetapkan pada 17 April 2019.

            Tahapan terdekat yang akan dilaksanakan adalah pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, yang dimulai tanggal 3 sampai dengan  16 okt 2017 atau selama 14 hari. Pada tanggal 3-15 oktober pendaftaran dilakukan pukul 08.00-16.00 sedangkan 16 oktober 2017 pada pukul 08.00 - 24.00.

Dalam rangka menyamakan persepsi terkait proses pendaftaran tersebut, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan sosialisasi PKPU No 11/2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD pada hari Senin (2/10) di Ros In Hotel. Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan partai politik di Kabupaten Bantul, diikuti 12 partai politik peserta pemilu 2014 dan 3 partai baru yaitu Perindo, PSI dan PIKA.

KPU Kabupaten Bantul   mengundang seluruh parpol di Bantul, baik parpol peserta pemilu 2014 maupun parpol baru yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, jelas Ketua KPU Kabupsten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP.

            “Dalam rangka memberi perlakuan yang setara kami juga mengundang secara terbuka kepada seluruh partai politik yang berada di Kabupaten  Bantul dan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui website KPU maupun lewat pemberitaan di media massa".

            Materi sosialisasi disampaikan oleh Ka DIvisi  hukum KPU DIY Siti Ghoniyatun, SH dan Ka DIvisi Hukum KPU Bantul l Drs Syachruddin, SE.  Juga dihadiri anggota Panwaslu Kabupaten Bantul  Jumarno. Materi sosialisasi antara lain berisi bahwa partai politik, baik yang telah menjadi peserta pemilu tahun 2014 maupun partai baru wajib mendaftar. Pendaftaran bersifat sentralistik,  artinya seluruh proses pendaftaran dilakukan di KPU RI.  Selanjutnya KPU RI menerima seluruh berkas pendaftaran yang diberikan oleh pengurus partai tingkat pusat.

            Sedangkan di daerah, KPU Kabupaten/Kota sebagai organ dari KPU RI, akan menerima dokumen dan data keanggotaan yang diberikan oleh pengurus parpol tingkat kabupaten.   “Kami berharap penyerahan dokumen dan data dokumen ke KPU Kabupaten Bantuldi awal masa pendaftaran, agar jika masih ada kekurangan masih cukup waktu untuk mekengkapi" tandas Johan Komara.

 Salah satu persyaratan diwajibkan bagi partai politik untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 adalah memiliki anggota 1000 atau 1/1000 orang di kepengurusan kabupaten/kota. Berdasarkan KP KPU Nomor 165 165/HK.03.1-Kpt/03/KPUkpu/IX/2017 jumlah minimal salinan KTA dan KTP elektronika yang diserahkan ke KPU bantul sejumlah 931 dan memiliki kepengurusan di minimal 9 kecamatan.

 Data keanggotaan partai politik tersebut harus dibuktikan dengan salinan kartu tanda anggota (KTA) dan salinan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil setempat. Seluruh parpol calon peserta pemilu wajib memasukkan data partai politik ke dalam Sipol. Selanjutnya form yang ada di Sipol di cetak dan dipergunakan pada saat mendaftar di KPU. Sehingga partai yang tidak melakukan input data ke Sipol, ototamatis tidak bisa mendaftar sebagai calon peserta pemilu. (Mjk)